The best Side of intelijen indonesia

The best Side of intelijen indonesia

Blog Article

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Specialist, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

The Legislation on Foundations permits overseas citizens together with Indonesians or or else to establish a foundation below Indonesian legislation, and overseas foundations, i.

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

Legislation No. seventeen of 2013 stipulates that international CSOs can only be arrange as foundations, not associations or societal organizations with out legal entity position. The Regulation provides a Specific classification of “societal businesses recognized by foreign citizens” (Chapter thirteen of Regulation No.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Every individual shall have the appropriate to the liberty to feel his/her faith (kepercayaan), and to express his/her views and thoughts, in accordance together with his/her conscience.

, generally shortened as “Ormas” and sometimes loosely translated as “Mass Companies”) was set up through the Suharto administration to control civil Culture, together with other guidelines inside of a deal often known as the “Political Regulation Bundle of 1985.” The idea of “societal Corporation” introduced by this law was created to make a person organizational status for every type of passions – action, career, functionality or religion – to ensure that It could be much easier for the routine to regulate them.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen situs web Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

18/2003 on Advocates dated five April 2003 (“Law 18/2003”) and Govt Regulation No. 83/2008 on Prerequisites and Treatments for Provision of Free Authorized Help dated 31 December 2008 (“GR 83/2008”), delegates the obligation to advocates to provide totally free (pro bono) lawful assistance to incapable justice seekers. To aid the provision of pro bono lawful help extra properly and proficiently, PERADI because the advocacy Business has fashioned a Division termed Legal Assist Centre (“PBH PERADI”) inside the Group to equip its mission to assist those who seek out for authorized assistance. PBH PERADI could appoint an Advocate to supply pro bono lawful assistance to incapable justice seekers, this applies equally to any software or ask for straight from incapable justice seekers. In addition to being an obligation, offering Professional bono legal aid could also be carried out at the initiative of an advocate by itself as a method of devotion for the Neighborhood. PERADI Rule No. 1/2010 stipulates that advocate are suggested to deliver pro bono lawful aid at the least 50 several hours of labor each and every year. This provision will probably be utilised as amongst the necessities to get or to renew the Advocate Identity Card (“KTPA”) and when advocates couldn't meet up with this prerequisite, then the KTPA issuance will probably be deferred until finally this prerequisite is fulfilled.